Kementerian ATR/BPN Akan Pangkas 4 Lantai Hotel Pullman Bandung

Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR/BPN memutuskan untuk melakukan eksekusi terhadap Hotel Pullman Bandung yang berada persis didepan Gedung Pemprov Jawa Barat atau Gedung Sate di Jalan Diponegoro Kota Bandung, Jawa Barat. Eksekusi dilakukan karena gedung tersebut diketahui telah melanggar IMB yang diberikan oleh Pemprov Jawa Barat.

“Pullman yang berada di depan Gedung Sate akan kami tebang dan telah disepakati dengan pengembang untuk ditembang lantai yang tidak sesuai dengan IMB. Totalnya mencapai 4 lantai,” kata Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tanah dari Kementerian ATR/BPN, Budi Situmorang.

Budi menyebut bahwa hotel yang dibangun oleh PT Agung Podomoro Land atau APLN ini tidak hanya menyalahi IMB akan tetapi juga menyalahi aturan tata ruang. Dirinya menjelaskan bahwa hotel ini telah menghalangi pemandangan masyarakat ke bangungan Gedung Sate yang selama ini menjadi ciri khas dari Kota Bandung.

Pada tahun 2015, hotel ini sesungguhnya telah memiliki masalah karena Walikota Bandung saat itu yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat memerintahkan untuk melakukan melakukan pengecekan terhadap Hotel Pullman ini. “Karena apabila dia melanggar akan tetapi bangunan tersebut sudah jadi atau sudah dibangun maka akan kami kenakan denda,” kata pria yang disapa Emil tersebut.

Kementerian ATR/BPN Akan Pangkas 4 Lantai Hotel Pullman Bandung
Kementerian ATR/BPN Akan Pangkas 4 Lantai Hotel Pullman Bandung

Pada tahun 2014, Bandung Heritage yang merupakan paguyuban yang bertujuan untuk merawat bangunan bersejarah di Bandung menyampaikan bahwa gedung-gedung yang dianggap melanggar estetika tersebut tidak hanya terjadi pada Hotel Pullman akan tetapi juga banyak gedung lainnya di Kota Bandung karena akan telah melanggar etika kawasan heritage di Kota Bandung.

“Etika nya itu adalah tidak ada boleh bangunan yang menghalangi pemandangan ke Gedung Sate, Pendopo Bandung, gedung ITB menuju Gunung Tangkuban Perahu,” lanjut Emil.

Pada Oktober 2014, Corporate Secretary PT Agung Podomor Land Justini Omas menyampaikan bahwa pembangunan Hotel Pullman ini selaras dengan target Pemkot Bandung untuk menjaring lebih banyak event nasional dan internasional yang diselenggarakan di kota tersebut termasuk salah satunya dengan melengkapi Hotel Pullman dengan Convention Center.

“Pembangunan proyek ini telah disinergikan dengan rencana pembangunan daerah yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kota Bandung,” kata Justini.

Budi Situmorang menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah dapat dinyatakan bersalah apabila terbukti dengan sengaja mengeluarkan IMB tersebut walaupun sudah diketahui akan melanggar tata ruang. Pratik seperti ini menurut Budi masih marak terjadi disetiap daerah di Indonesia. “Pemda yang terbukti akan kami tegur secara lisan dan tulisan supaya pihak Pemda mengambil tindakan.”

Dugaan pratik yang terjadi di Hotel Pullman hanyalah satu diantara banyaknya pelanggaran tata ruang serta penerbitan IMB yang melanggar aturan yang terjadi di Bandung dan sekitarnya. Disaat bersamaan, Budi juga mengungkapkan bahwa terdapat pelanggaran pengembangan rumah villa di Bandung Utara yang unitnya mencapai 4.400 unit bangunan. Budi menjelaskan bahwa pelanggaran tata ruang akan sangat identik dengan kerusakan lingkungan seperti dengan Sungai Citarum yang mengalami kerusakan yang parah karena banyaknya bangunan di pinggir sungai yang dibangun dengan melakukan pelanggaran tata ruang.